Optimisme terhadap pengembangan dan pelaksanaan vaksin COVID-19 telah mendorong upaya untuk secara efisien mencatat serta mengautentikasi individu yang telah divaksinasi. Hal ini memicu berbagai diskusi baru tentang cara membuat ‘paspor vaksinasi’ yang memungkinkan pemiliknya untuk dapat bepergian antarnegara, kembali bekerja, bersekolah, menghadiri acara, atau bekerja dengan individu yang dianggap rentan.<\/p>\n
Seperti halnya pengembangan vaksin, evolusi solusi telah berkembang pesat. Namun, apa sebenarnya isu-isu yang muncul, dan seperti apa pelaksanaannya nanti?<\/p>\n
Sekurang-kurangnya, paspor vaksinasi harus mencantumkan data tentang individu, jenis vaksin yang diterima, dan tanggal vaksinasi individu. Dalam kasus pengendalian perbatasan, misalnya, otoritas imigrasi memerlukan informasi yang memadai untuk menjawab berbagai pertanyaan. Benarkah individu ini adalah orang yang ia sebutkan? Apakah penyedia vaksin terakreditasi dan diakui oleh negara saya? Apakah vaksin yang disebutkan itu adalah vaksin yang kita akui? Apakah paspor vaksinasi ini akan kehilangan kegunaannya selama individu ini berada di sini? Lantas, bagaimana cara memastikan bahwa informasi ini valid dan tidak palsu?<\/p>\n
Di samping semua kerumitan ini, masih terdapat ketidakpastian mengenai ketahanan imunitas yang diinduksi vaksin, efektivitas vaksin terhadap berbagai varian, atau jangka waktu efektivitasnya. Mengingat COVID-19 adalah krisis global, solusi yang berhasil harus dapat masuk ke dalam sistem yang sudah ada\u2014dalam imigrasi, akses bangunan, mekanisme identitas\u2014yang dimiliki setiap negara.<\/p>\n
Selain itu, solusi yang berhasil harus tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga tepat guna: solusi teknologi tinggi tidak ada gunanya jika baterai ponsel habis, atau jika titik masuk perbatasan sepenuhnya manual atau tidak terhubung ke basis data pusat.<\/p>\n
Contoh historis paling relevan yang kita miliki adalah munculnya e-paspor\u2014paspor pintar dengan chip yang berisi data biometrik, seperti foto atau sidik jari, yang dienkripsi pada chip yang dapat dibaca mesin, sehingga memungkinkan petugas imigrasi (atau gerbang otomatis) dengan mudah memverifikasi dokumen serta mengautentikasi individu yang membawanya. Hampir semua negara saat ini sudah memiliki e-paspor, tetapi diperlukan 50 tahun untuk mengembangkan standar International Civil Aviation Organization (ICAO) agar dapat terwujud.<\/p>\n
Sebagian dari tantangan tersebut berkaitan dengan isu keamanan, yang tidak bisa dianggap remeh. Cakupan tantangan tersebut meliputi menjaga privasi informasi, memastikan informasi tidak dimanipulasi, mengonfirmasi sumbernya, memastikan chip dalam paspor dan pembaca dapat saling mengautentikasi, serta menjaga integritas kunci publik dan privat yang diperlukan agar koneksi dapat terjalin.<\/p>\n
Pihak-pihak kredibel juga mengemukakan kekhawatiran bahwa teknologi nirkontak yang digunakan berisiko terkena skimming (pembacaan data oleh perangkat lain untuk eksploitasi atau pengklonaan) dan bahkan pembacaan jarak jauh. Kekhawatiran tersebut tetap mengemuka hingga tahun 2005, ketika sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, telah memperkenalkan paspor biometrik.<\/p>\n
Lalu, muncul masalah dalam memutuskan lokasi penyimpanan data itu sendiri. Pemerintah akan menyimpan data paspor itu sendiri, tetapi siapa, misalnya, yang akan menyimpan data infrastruktur kunci publik (PKI)\u2014kunci privat dan publik untuk mengakses data pribadi individu? Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah badan pengawas, dalam hal ini ICAO, sebuah organisasi PBB, memiliki otoritas untuk memberlakukan regulasi, prosedur, dan standar atas hal-hal yang terjadi dalam batas kedaulatan negara-negara anggotanya.<\/p>\n
Sebagian pihak khawatir apakah tujuan dari setiap negara akan selaras dengan tujuan kelompok tersebut secara keseluruhan. Dalam kasus ICAO, pertanyaannya adalah apakah perwakilan suatu negara dalam badan-badan, misalnya kelompok kerja ICAO yang bertanggung jawab mengembangkan standar teknis chip dan data biometrik, memiliki kepentingannya sendiri, baik komersial maupun nasional.<\/p>\n
Pada saat yang sama, kelompok kerja teknis ICAO menghadapi kesulitan dalam menilai teknologi yang bersaing dan mengimbangi pesatnya inovasi. Dalam periode 1994 hingga 1997, kelompok tersebut tidak mengadakan pertemuan sama sekali, dan ketika mereka mengadakan pertemuan pada tahun 1998, fokus teknologi mereka masih tertuju pada barcode. Dalam periode 1999 hingga 2000, teknik biometrik bukan merupakan agenda utama; tidak ada pertemuan yang diadakan pada tahun 2001.<\/p>\n
Sementara itu, negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat terus menjalankan agenda mereka sendiri. Setelah serangan World Trade Center pada tahun 2001, misalnya, pemerintah AS makin gencar mendorong penggunaan paspor biometrik yang bisa dibaca mesin, dengan merujuk pada hasil kerja ICAO sendiri, dan mengancam akan mencoret negara dari daftar bebas visa jika mereka tidak mengintegrasikan teknologi tersebut. Pelancong pemegang visa semacam itu akhirnya diwajibkan menggunakan paspor tersebut pada tahun 2016 [1].<\/p>\n
Semua tantangan tersebut berujung pada pelaksanaan yang berjalan lambat. Pada tahun 2011, hanya kurang dari separuh negara anggota PBB yang sudah menerbitkan paspor tersebut [2]. Perjalanan ini memberikan peringatan bagi mereka yang berharap paspor vaksinasi dapat diimplementasikan dalam sekejap.<\/p>\n
Tidak mungkin semua persoalan ini akan muncul dalam kasus paspor vaksinasi. Kebutuhan mendesak akan sebuah solusi secara jelas memusatkan perhatian para pembuat kebijakan, industri yang terdampak pandemi COVID-19, dan penyedia solusi teknologi. Namun, urgensi itu sendiri dapat menyebabkan kendala, dengan munculnya berbagai inisiatif yang tidak memiliki interoperabilitas.<\/p>\n
Privasi masih menjadi isu yang harus dihadapi. Sejak meluasnya adopsi kontrol imigrasi biometrik, para pemerhati privasi mengemukakan kekhawatiran tentang siapa yang dapat mengakses data tersebut, apakah data digunakan untuk mendiskriminasi, dan apakah data digunakan untuk tujuan lain, seperti pengendalian kejahatan. Mereka juga mengangkat pertanyaan sulit mengenai kepemilikan data tersebut, serta apakah seseorang memiliki\u00a0hak untuk melihat datanya dan memperbaikinya jika diperlukan.<\/p>\n
Pelajaran ini telah dipahami dengan baik: hampir semua inisiatif utama dalam menciptakan paspor vaksinasi menekankan perlunya individu untuk mengendalikan serta memiliki kredensial kesehatan dan identitas mereka, serta diizinkan untuk melihat, dan turut menentukan penggunaan data tersebut.<\/p>\n
Namun, beberapa pelajaran dari kasus e-paspor tidak berlaku untuk paspor vaksinasi. Salah satu perbedaannya adalah bahwa paspor vaksinasi dapat berbentuk fisik ataupun digital, serta sepenuhnya dapat dioperasikan dalam bentuk digital, baik secara langsung dalam aplikasi maupun secara online. Versi fisik, seperti cetakan komputer atau kartu, tetap diperlukan bagi mereka yang tidak membawa ponsel, tetapi berisiko hilang,\u00a0mengekspos data sensitif, atau\u00a0mengalami modifikasi atau dipalsukan. Oleh karena itu, versi fisik harus memuat elemen yang memungkinkannya untuk diverifikasi secara online, kemungkinan besar melalui kartu QR, dan memungkinkan pengguna mencetak salinan lain jika diperlukan.<\/p>\n
Upaya saat ini difokuskan pada pengembangan standar yang, jika tidak sepenuhnya diawasi oleh satu badan seperti e-paspor, maka setidaknya memiliki interoperabilitas. Untuk memecahkan masalah ini, sebuah yayasan bernama ID2020, yang didirikan oleh Microsoft, Accenture, Gavi (organisasi yang mempromosikan vaksinasi), dan The Rockefeller Foundation, baru-baru ini menyusun Good Health Pass Principles. Didukung oleh sebagian besar aktor utama dalam inisiatif paspor kunci, diharapkan hal ini akan membantu menciptakan cetak biru bagi sistem sertifikat kesehatan digital yang memiliki interoperabilitas.<\/p>\n
Upaya seperti ini sangat diperlukan. Dengan banyaknya pihak yang mendedikasikan waktu dan sumber daya untuk menemukan solusi yang adil atas masalah tersebut, tantangan terbesarnya kemungkinan adalah memastikan mereka dapat saling bekerja bersama. Terdapat kesepakatan bersama bahwa standar terbuka harus digunakan apabila memungkinkan, dan cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan perkembangan COVID-19 serta pandemi serupa di masa mendatang.<\/p>\n
Namun, dengan standar terbuka, muncul pertanyaan: standar yang mana? COVID-19 Credentials Initiative (CCI), komunitas global terbuka yang dinaungi oleh Linux Foundation Public Health (LFPH), mendorong penggunaan standar teknis untuk kredensial yang dibuat dalam World Wide Web Consortium (W3C), badan utama yang mengembangkan standar web. Namun, karena inisiatif ini sendiri baru berusia satu tahun, kemungkinan akan memerlukan waktu untuk diadopsi secara luas atau dipahami.<\/p>\n
Sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Good Health Pass Collaboration: “Satu hal yang pasti: dalam perlombaan menuju pasar, kecil kemungkinan satu solusi akan diimplementasikan secara universal, sekalipun hanya di lingkup industri perjalanan.” Tentu, satu solusi bukan pilihan ideal: pemerintah dapat menetapkan persyaratan yang berbeda dengan maskapai penerbangan atau lokasi acara. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan fragmentasi yang melemahkan manfaat kesehatan dan ekonomi dari sistem sertifikat kesehatan digital.<\/p>\n
Terdapat persoalan lain yang tidak bersifat teknis ataupun organisasional, tetapi tetap perlu dihadapi, seperti kohesi sosial dan etika. Jika pemerintah memutuskan bahwa vaksin terbukti efektif, apakah mereka akan mengizinkan pemegang paspor vaksinasi untuk mulai menggunakannya segera, atau menunggu hingga semua orang yang menginginkan (atau diwajibkan menerima) vaksin telah mendapatkannya? Apakah kebebasan dilanggar ketika hanya sebagian orang diizinkan untuk bepergian, sementara yang lain tidak?<\/p>\n
Penyelesaian persoalan-persoalan ini akan menjadi kunci bagi keberhasilan ekosistem paspor vaksinasi yang sedang berkembang. Meskipun banyak organisasi berupaya keras untuk bekerja sama menghadapi berbagai tantangannya, masih muncul pertanyaan apakah mereka dapat berhasil tepat waktu sehingga dapat memberikan dampak pada pandemi saat ini.<\/p>\n
Referensi<\/em><\/p>\n